Sukakata.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terjun langsung menyalurkan bantuan bencana alam gempa NTT (Nusa Tenggara Timur) pada Rabu, (19/8/2026). Pemerintah segera menyalurkan bantuan anggaran sebesar Rp 44 miliar untuk penanganan bencana di NTT.
Bahkan, Presiden Prabowo mempersiapkan anggaran lebih untuk daerah yang terkena bencana seperti di NTT. Pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga mengumpulkan bantuan lalu disalurkan ke warga terdampak bencana.
"Ada satu truk oleh-oleh, ada selimut 380 lembar, cukup kelihatan dengan permintaan tadi kan. Terpal 81 buah, tadi perlu 160, ya? Nanti kita tambah lagi kalau perlu, ya,” ujar Purbaya dikutip dari berbagai media.
Selain itu bantuan sembako, bahan makanan dapur, hingga kebutuhan balita terus disalurkan secara kontinu.
Penyaluran Bantuan Tak Merata
Di saat mengecek kondisi riil lapangan, Purbaya mendapat laporan ada wilayah di NTT yang sama sekali belum mendapat bantuan yakni di Kelurahan Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur. Warga di sana belum mendapat bantuan makanan selama empat hari.
"Kita akan minta BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) untuk melihat daerah itu. Yang jelas dari Kementerian Keuangan, kami nyiapin dana yang cukup sehingga BNPB kinerjanya tidak terganggu,” ujarnya.
Melihat kenyataan tersebut, Purbaya meyakini koordinasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam penanganan pascagempa kurang intens.
“Kayaknya seperti enggak ada koordinasi antara daerah sama pusat untuk penanggulangan bencananya. Karena ketika saya tanya di BPBD, banyak enggak tahunya,” jelasnya.
Tapi kini, BNPB mulai menindaklanjuti laporan tersebut dan langsung menyalurkan bantuan makanan ke sana. BNPB saat ini terus beroperasi di titik-titik terdampak gempa NTT. Mereka menyalurkan bantuan pangan, sandang, dan papan untuk kebutuhan warga terdampak.
Melalui BNPB, pemerintah juga memberikan bantuan biaya perbaikan rumah sebesar Rp 15 juta untuk kerusakan ringan, Rp 30 juta untuk rusak sedang, dan kategori berat akan diberi dukungan pembangunan hunian tetap permanen.
"Untuk rumah yang rusak ringan dan sedang akan kita bantu perbaiki. Kalau rusak berat, solusinya adalah hunian tetap. Pemerintah hadir agar masyarakat tidak dibiarkan menghadapi kondisi ini sendiri," jelasnya.
Pemerintah juga memberikan dana tunggu hunian (DTH) sebesar Rp 600 ribu per bulan atau memilih menempati hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak gempa NTT.
Sumber : Antara
