JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tak luput dari evaluasi. Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mendukung perbaikan program andalan pemerintah tersebut, tetapi mengingatkan pentingnya transparansi, ketepatan sasaran, hingga pembenahan sistem pelayanan agar manfaatnya benar-benar dirasakan siswa.

Sorotan Muhammadiyah bukan berarti menolak MBG. Organisasi Islam tersebut justru mendorong agar program berskala nasional itu dikelola lebih baik, mulai dari pendataan penerima manfaat hingga mekanisme operasional di lapangan. Sikap itu disampaikan Bendahara Umum PP Muhammadiyah, Prof. Hilman Latief, dalam pertemuan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) di Kantor BGN, Rabu (7/10/2026). Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda evaluasi, termasuk tata kelola, transparansi, perhitungan ulang insentif, serta kemungkinan penerapan sistem prasmanan.

“Muhammadiyah mendukung setiap perbaikan dan koreksi terhadap Program MBG. Ini bagian dari komitmen kita untuk ikut memastikan program publik berjalan dengan baik, transparan, dan tepat sasaran. Kalau ada yang perlu diperbaiki, ya kita perbaiki bersama,” kata Hilman.

Bukan Sekadar Makanan Dibagikan, Ketepatan Sasaran Jadi Sorotan

Bagi Muhammadiyah, keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari jumlah makanan yang dibagikan setiap hari. Program tersebut juga harus memastikan bahwa penerima manfaat terdata dengan baik dan pelayanan berjalan sesuai tujuan.
Hilman menegaskan bahwa evaluasi perlu dilakukan secara berkelanjutan, terutama untuk melihat apakah pelaksanaan program sudah sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

“Program sebesar ini tentu membutuhkan evaluasi. Yang kita lihat bukan hanya programnya berjalan atau tidak, tetapi bagaimana tata kelolanya, transparansinya, dan apakah manfaatnya benar-benar sampai kepada penerima,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa evaluasi merupakan bagian dari upaya menjaga kualitas program publik. Dengan pengawasan yang memadai, berbagai kekurangan dalam pelaksanaan MBG diharapkan bisa ditemukan dan diperbaiki.

Muhammadiyah Minta Data Penerima MBG Lebih Akurat

Salah satu persoalan penting yang dibahas Muhammadiyah bersama BGN adalah penguatan pendataan siswa penerima manfaat. Keduanya memandang sistem pendataan berbasis by name by address atau berdasarkan nama dan alamat sebagai langkah penting untuk memperjelas identitas penerima.

Data yang akurat dapat membantu pelaksana mengetahui siapa yang menerima manfaat, di mana penerima berada, serta bagaimana pelayanan diberikan. Informasi tersebut juga bisa menjadi dasar pemantauan dan evaluasi program.

“Data penerima manfaat ini penting sekali. Kita ingin jelas siapa yang menerima, di mana, dan bagaimana pelayanannya. Kalau datanya by name by address, evaluasinya juga akan lebih mudah dan program bisa lebih tepat sasaran,” tutur Hilman.v

Penguatan data menjadi krusial karena ketepatan sasaran merupakan salah satu aspek utama dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi. Tanpa pendataan yang memadai, pengawasan dan pengukuran efektivitas program akan lebih sulit dilakukan. Karena itu, pembenahan sistem informasi penerima manfaat perlu berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan di lapangan.

Muhammadiyah Siap Jika MBG Terapkan Sistem Prasmanan

Selain pendataan, skema penyajian makanan juga menjadi pembahasan. Muhammadiyah menyatakan terbuka apabila pelaksanaan MBG membutuhkan penyesuaian, termasuk penggunaan sistem prasmanan.
Hilman menegaskan, model pelayanan seharusnya tetap berorientasi pada kualitas makanan, kebutuhan siswa, serta efektivitas pengelolaan.

“Kami siap kalau memang skemanya perlu prasmanan. Bagi kami, yang paling penting bagaimana anak-anak penerima manfaat mendapatkan makanan yang baik dan bergizi, sementara pengelolaannya juga bisa berjalan dengan rapi,” kata Hilman.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Muhammadiyah tidak terpaku pada satu model penyajian. Penyesuaian mekanisme pelayanan dapat dipertimbangkan sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan. Namun, apa pun skema yang digunakan, kualitas makanan dan pemenuhan kebutuhan gizi siswa tetap harus menjadi prioritas.

Perhitungan Insentif Ikut Dievaluasi

Persoalan lain yang dibahas dalam pertemuan PP Muhammadiyah dan BGN adalah perhitungan ulang insentif. Muhammadiyah menyambut pembahasan tersebut sebagai bagian dari evaluasi untuk mencari skema yang lebih proporsional sekaligus mendukung keberlanjutan program.

Pembahasan mengenai insentif, pendataan, transparansi, dan pola pelayanan memperlihatkan bahwa perbaikan MBG tidak hanya menyangkut makanan yang diterima siswa. Sistem pengelolaan di balik pelaksanaan program juga memerlukan perhatian. Muhammadiyah mengapresiasi sejumlah perbaikan yang telah dilakukan BGN, terutama dalam aspek tata kelola dan transparansi. Pada saat yang sama, evaluasi tetap dinilai perlu dibuka agar setiap persoalan bisa ditangani secara konkret.

Dukungan Tetap Ada, Evaluasi Jangan Berhenti

Pertemuan PP Muhammadiyah dan BGN menjadi bagian dari penguatan komunikasi dan kolaborasi dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi. Pesan Muhammadiyah cukup jelas: MBG tetap didukung, tetapi pelaksanaannya harus terus diperbaiki. Ketepatan penerima, transparansi pengelolaan, kualitas pelayanan, serta mekanisme insentif menjadi sejumlah aspek yang perlu diperhatikan. Dengan evaluasi yang berkelanjutan, MBG diharapkan tidak sekadar menjadi program pembagian makanan, tetapi juga mampu memberikan manfaat gizi secara tepat, terukur, dan berkelanjutan bagi generasi muda Indonesia.