JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat dukungan dari Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. Namun, dukungan tersebut disertai dorongan agar pemerintah terus membenahi tata kelola, transparansi, dan pelaksanaan program agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Pesan itu mengemuka dalam pertemuan PP Muhammadiyah melalui Badan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi Muhammadiyah (BPPGM) dengan Badan Gizi Nasional (BGN) di Kantor BGN, Rabu (7/10/2026).

Bendahara Umum PP Muhammadiyah, Prof. Hilman Latief, yang mewakili Muhammadiyah dalam pertemuan tersebut, menegaskan bahwa evaluasi bukan berarti menolak program pemerintah. Sebaliknya, koreksi diperlukan agar program yang menyangkut kepentingan masyarakat luas dapat berjalan semakin baik.

“Muhammadiyah mendukung setiap perbaikan dan koreksi terhadap Program MBG. Ini bagian dari komitmen kita untuk ikut memastikan program publik berjalan dengan baik, transparan, dan tepat sasaran. Kalau ada yang perlu diperbaiki, ya kita perbaiki bersama,” kata Hilman

Evaluasi MBG Bukan Berarti Menolak Program

Menurut Hilman, pelaksanaan program berskala nasional membutuhkan evaluasi yang berkelanjutan. Pemerintah tidak cukup hanya memastikan program berjalan, tetapi juga perlu melihat kualitas pengelolaan dan sejauh mana manfaatnya sampai kepada penerima.

“Program sebesar ini tentu membutuhkan evaluasi. Yang kita lihat bukan hanya programnya berjalan atau tidak, tetapi bagaimana tata kelolanya, transparansinya, dan apakah manfaatnya benar-benar sampai kepada penerima,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menempatkan evaluasi sebagai bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan MBG. Program pemenuhan gizi bagi siswa membutuhkan mekanisme yang jelas agar pelaksanaannya dapat dipantau dan diperbaiki ketika ditemukan kekurangan.

Muhammadiyah juga mengapresiasi sejumlah perbaikan yang telah dilakukan BGN, terutama dalam aspek tata kelola dan transparansi. Meski demikian, evaluasi dinilai perlu terus dibuka sehingga pembenahan tidak berhenti pada satu tahap.

Empat Hal yang Menjadi Perhatian

Dalam pertemuan Muhammadiyah dan BGN, terdapat sejumlah persoalan yang menjadi pembahasan.

Pertama, pembenahan tata kelola dan transparansi. Kedua, penguatan pendataan penerima manfaat agar program lebih tepat sasaran. Ketiga, kesiapan terhadap kemungkinan penerapan sistem pelayanan prasmanan. Keempat, pembahasan perhitungan ulang insentif untuk mendukung keberlanjutan program.

Keempat aspek tersebut berkaitan satu sama lain. Pendataan yang akurat membantu proses pemantauan, transparansi memperkuat akuntabilitas, sedangkan mekanisme pelayanan dan insentif perlu dikelola secara proporsional. Muhammadiyah menilai koreksi terhadap pelaksanaan MBG perlu diarahkan pada perbaikan konkret, bukan sekadar menjadi pembahasan.

Muhammadiyah Terbuka terhadap Perubahan Skema Pelayanan

Salah satu hal yang turut dibicarakan adalah kemungkinan penggunaan sistem prasmanan dalam pelayanan MBG. Hilman menyatakan Muhammadiyah terbuka terhadap penyesuaian model pelayanan sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan.

“Kami siap kalau memang skemanya perlu prasmanan. Bagi kami, yang paling penting bagaimana anak-anak penerima manfaat mendapatkan makanan yang baik dan bergizi, sementara pengelolaannya juga bisa berjalan dengan rapi,” kata Hilman.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa model penyajian bukan satu-satunya ukuran keberhasilan program. Kualitas makanan, kebutuhan siswa, dan efektivitas pengelolaan tetap menjadi perhatian utama. Di sisi lain, pembahasan mengenai perhitungan ulang insentif juga menjadi bagian dari evaluasi untuk menemukan skema yang lebih proporsional.

Dukungan Harus Diikuti Perbaikan Nyata

Sikap Muhammadiyah memperlihatkan bahwa dukungan terhadap program pemerintah dapat berjalan beriringan dengan kritik yang konstruktif. Bagi masyarakat, persoalan utama bukan sekadar apakah MBG dilaksanakan, melainkan apakah program tersebut dikelola dengan baik, menjangkau penerima yang tepat, dan memberikan manfaat sesuai tujuannya.

Karena itu, tindak lanjut atas evaluasi menjadi penting. Perbaikan tata kelola, transparansi, pendataan, dan pelayanan perlu diterjemahkan menjadi langkah nyata agar program pemenuhan gizi dapat berjalan lebih terukur dan berkelanjutan. Muhammadiyah menegaskan dukungannya terhadap MBG sekaligus mendorong agar koreksi terus dilakukan demi meningkatkan kualitas pelaksanaan program.