Oleh: Tunjung Eko Wibowo
Pernahkah Anda membayangkan sebuah skenario menarik di lingkungan organisasi modern? Sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah merancang produk tabungan haji dan umrah secara masif. Spanduk dipasang, instruksi struktur kepemimpinan diturunkan hingga tingkat ranting, dan jemaah berbondong-bondong mendaftar karena percaya pada nama besar organisasi tersebut. Namun, ketika hari keberangkatan tiba, bus yang menjemput jemaah justru berstiker biro travel swasta milik salah satu pengurusnya sendiri.
Cerita semacam ini bukan sekadar rekaan, melainkan riak nyata yang kerap terjadi di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah. Instruksi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah yang diteruskan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kudus mengenai pemanfaatan Arrahmah Tour—biro perjalanan resmi milik PWM Jawa Tengah—adalah langkah strategis untuk membangun kemandirian ekonomi organisasi. Sayangnya, di tingkat tapak, imbauan "satu komando" ini sering kali kalah lincah dibanding manuver bisnis pribadi oknum pengurus yang juga memiliki biro haji dan umrah swasta.
Di atas kertas, semua tampak manis: AUM mengumpulkan jemaah, pengurus memfasilitasi. Namun di balik layar, marjin usaha yang seharusnya menjadi dividen dakwah persyarikatan melalui Arrahmah Tour justru berbelok mulus ke rekening perusahaan perorangan. Ini bukan lagi sekadar soal kelihaian berbisnis, melainkan bentuk conflict of interest (benturan kepentingan) yang dikemas secara rapi.
Satu Kaki di Pengabdian, Satu Kaki di Dompet Pribadi
Fenomena "meminjam bendera" dan mengalihkan pasar AUM ke usaha pribadi melahirkan kebingungan di tengah warga persyarikatan. Jemaah mendaftar dan menyerahkan uang tabungan ibadahnya karena rasa percaya (trust) pada merek besar Muhammadiyah, bukan pada entitas swasta perorangan.
Pendiri Muhammadiyah, KH Ahmad Dahlan, sejak awal telah mewariskan komitmen etika yang sangat tajam melalui falsafahnya: "Hidup-hidupilah Muhammadiyah, dan jangan mencari hidup di Muhammadiyah."
Pesan historis ini kemudian dipertegas oleh para pimpinan dan tokoh persyarikatan dalam etika ber-AUM modern:
"Kader dan warga Muhammadiyah itu boleh kaya, bahkan sangat dianjurkan menjadi pengusaha yang sukses dan kaya raya. Namun, jangan sekali-kali memperkaya diri dengan memanfaatkan fasilitas, nama besar, dan modal dari organisasi Muhammadiyah."
Al-Qur’an sendiri memberi peringatan keras terkait tata kelola amanah dan larangan mengambil keuntungan secara tidak jujur di balik transaksi publik. Dalam Surah An-Nisa' ayat 29, Allah SWT berfirman:
“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu...”
Ketika jemaah berniat beribadah sekaligus menyalurkan kontribusi ekonominya untuk AUM resmi (Arrahmah Tour), namun secara sepihak "dioper" demi mempertebal kantong bisnis pribadi pengurus, di situlah terjadi pergeseran niat dan kebatilan pengelolaan amanah organisasi.
Langkah Konkret dan Implementatif: Bukan Sekadar Imbauan di Atas Kertas
Agar arahan PDM Kudus untuk mendukung Arrahmah Tour tidak sekadar menjadi "macan kertas" dan tidak dianggap angin lalu oleh jajaran bawah, diperlukan langkah-langkah mekanis yang konkret, sistematis, dan dapat langsung diterapkan di lapangan:
1. Penerapan Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan (Form Declaration of Interest)
Setiap pimpinan PDM, PCM, PRM, hingga pengarah di AUM (sekolah, rumah sakit, perguruan tinggi) wajib menandatangani pakta integritas dan formulir Declaration of Interest. Jika seorang pengurus memiliki saham atau biro travel swasta, ia secara otomatis dilarang masuk dalam Panitia Penyelenggara/Tim Pemilih Biro Umrah di lingkungan AUM tersebut demi mencegah bias keputusan.
2. Formulasi Kerja Sama B2B (Business-to-Business) Berpayung Hukum Legitimate
Jika biro travel milik pengurus lokal memiliki keunggulan operasional di lapangan (seperti pemesanan hotel atau bus di Arab Saudi), pengurus tidak boleh menyerap jemaah secara mentah-mentah. Hubungan tersebut wajib diikat resmi secara lembagawi: Arrahmah Tour bertindak sebagai penyelenggara utama, sementara travel pengurus menjadi vendor/provider teknis resmi dengan perikatan B2B yang transparan, pembagian keuntungan (profit sharing) yang jelas, serta diaudit oleh Majelis Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata (MEBP).
3. Audit Operasional dan Sanksi Administrasi Pimpinan
PWM dan PDM harus menginstruksikan Lembaga Pembinaan Haji dan Umrah (LPHU) bersama tim audit internal untuk memeriksa pola keberangkatan umrah di seluruh AUM secara berkala. Jika ditemukan AUM yang sengaja mengalihkan jemaah persyarikatan ke travel swasta non-Arrahmah Tour tanpa alasan rasional/izin PDM, pimpinan AUM tersebut wajib dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis hingga evaluasi jabatan.
4. Skema Insentif Kembali ke Cabang dan Ranting (Cashback Dakwah)
Arrahmah Tour perlu menyediakan sistem komisi atau insentif kemitraan yang transparan dan kompetitif bagi PCM, PRM, atau Ortom yang berhasil mengonsolidasikan jemaah. Dengan demikian, cabang dan ranting memiliki motivasi finansial yang sah untuk membesarkan Arrahmah Tour, karena hasilnya kembali untuk kas kegiatan dakwah di tingkat bawah, bukan masuk ke kantong perorangan.
Muhammadiyah tidak boleh hanya terlihat megah dan rapi dari luar, tetapi membiarkan keretakan tata kelola menggerogoti dari dalam. Menatap masa depan ekosistem ekonomi persyarikatan membutuhkan ketegasan regulasi dan kebesaran hati para pengurusnya. Boleh berbisnis, boleh kaya raya, tetapi ketika mengenakan jas organisasi, kepentingan persyarikatan harus berdiri di atas segala kepentingan pribadi.