PALU - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengingatkan bahwa persatuan Indonesia menghadapi tantangan serius dalam tiga dimensi kehidupan kebangsaan, yakni sosial budaya, ekonomi, dan politik. Ketiganya membutuhkan perhatian agar kebersamaan yang menjadi modal sosial bangsa tetap terpelihara.
Haedar menyampaikan, persatuan Indonesia memiliki akar kuat dalam kebudayaan masyarakat, salah satunya tradisi gotong royong yang hidup hingga lapisan masyarakat paling bawah. Nilai tersebut kemudian termanifestasi dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia.
Menurut dia, perjalanan bangsa untuk membangun persatuan tidak berlangsung mudah. Sejak masa kolonial hingga Indonesia merdeka, berbagai dinamika internal dan tantangan eksternal terus menguji keutuhan bangsa. Dalam dimensi sosial budaya, kemajemukan suku, ras, golongan, hingga perbedaan orientasi politik merupakan kenyataan yang harus dikelola melalui toleransi dan semangat hidup bersama. Kebersamaan tersebut menjadi modal sosial penting bagi pembangunan nasional.
Dimensi kedua adalah ekonomi. Haedar menyoroti kesenjangan sosial ekonomi akibat penguasaan kekayaan nasional oleh sebagian kecil kelompok masyarakat. Kondisi tersebut berpotensi melahirkan oligarki ekonomi yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kebersamaan. Ia mengingatkan agar kekayaan bangsa tidak hanya berputar di kalangan kelompok tertentu. Menurutnya, persatuan dan keadilan sosial sulit diwujudkan apabila ketimpangan ekonomi terus dibiarkan.
Sementara itu, dalam dimensi politik, Haedar menyoroti ancaman oligarki politik yang dapat merusak kehidupan demokrasi dan memicu perpecahan bangsa. Ia menegaskan, demokrasi Indonesia harus tetap berpijak pada nilai agama, kebudayaan bangsa, dan Pancasila, terutama prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
“Kalau ada kelompok apa pun yang ingin menguasai politik Indonesia, yang kategorinya oligarki politik, maka rusaklah,” ujarnya.
Dalam pidato tersebut, Haedar juga menyampaikan apresiasi terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat kedaulatan nasional, meningkatkan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta menegakkan konstitusi.
Ia menyebut Muhammadiyah telah mengamati komitmen Prabowo bahkan sebelum Pemilu 2024. Haedar juga mengingatkan kembali sejumlah pandangan Prabowo mengenai pentingnya kemandirian ekonomi Indonesia dan bahaya ketergantungan terhadap kekuatan asing.
Haedar menyinggung perhatian Prabowo terhadap Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 serta kritiknya terhadap praktik penguasaan ekonomi yang merugikan rakyat. Menurut Haedar, langkah pemerintah dalam melakukan reformasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kedaulatan ekonomi. Pengelolaan sumber daya dan kegiatan ekonomi strategis harus tetap berada dalam kendali negara serta diarahkan kepada kepentingan nasional.
Ia juga mengapresiasi upaya mendistribusikan kegiatan ekonomi kepada pengusaha nasional yang memiliki keselarasan dengan cita-cita kebangsaan. Haedar kemudian mengutip pandangan Mohammad Hatta mengenai Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar politik kemakmuran bersama. Prinsip tersebut, menurutnya, menolak individualisme, liberalisme, dan kapitalisme yang menempatkan kepentingan perseorangan di atas kepentingan rakyat.
Ia turut mengingatkan pandangan Ki Bagus Hadikusumo, tokoh Muhammadiyah yang terlibat dalam perjuangan kemerdekaan dan menjadi anggota BPUPKI. Ki Bagus pernah mengingatkan bahwa sumber kerusakan masyarakat dan bangsa adalah hawa nafsu yang buruk, termasuk sifat rakus dan tamak.
Haedar berharap berbagai kebijakan pemerintah untuk memperkuat kedaulatan dan memperbaiki pengelolaan sumber daya nasional dapat berjalan sesuai konstitusi serta membawa manfaat bagi masyarakat. Pada kesempatan itu, Haedar juga menyampaikan rencana Muktamar ke-49 Muhammadiyah yang dijadwalkan berlangsung pada 18–21 November tahun depan di Medan, Sumatera Utara.
Ia menjelaskan, Muhammadiyah tengah menyiapkan sejumlah fasilitas untuk pelaksanaan muktamar, termasuk auditorium berkapasitas besar, auditorium untuk Muktamar Aisyiyah, serta masjid di kawasan kampus Muhammadiyah yang dibangun secara mandiri.
Kontributor : Muhibudin Kamali
Editor : Tunjung EW