JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi Undang-Undang (UU). Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI di gedung parlemen Jakarta pada Kamis (19/11/2026).Rapat Paripurna DPR dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.
Puan didampingi oleh pimpinan DPR lainnya yakni Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Sari Yuliati, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Sebelum disahkan, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyampaikan laporan pembahasan RUU tersebut.
"Kita 18 tahun diminta untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset ini. Saya menjadi Ketua Komisi III DPR di periode ini. Pada Agustus 2026 kami pimpinan Komisi III DPR dipanggil Wakil Ketua DPR Pak Sufmi Dasco Ahmad untuk gaspol (percepat) RUU Perampasan Aset ini," ujarnya.
"Pada 6 Oktober disepakati usul inisiatif DPR dan kemarin dipimpin Pak Sufmi Dasco Ahmqd memimpin pembicaraan Tingkat I. Jadi Pak Dasco yang memulai Pak Dasco yang menuntaskan," imbuhnya.
Setelah menyampaikan laporan tersebut, Puan meminta persetujuan pengesahan RUU tersebut.
"Apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang?" tanya Puan.
"Setuju," jawab peserta rapat.
10 Pokok Pengaturan
Untuk diketahui terdapat 10 pokok pengaturan dalam RUU Perampasan Aset.
Pertama, mengenai judul, prinsip, dan asas hukum perampasan aset untuk menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia.
Kedua, pengaturan ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria aset yang dapat dirampas. Ketentuan ini juga mencakup tindak pidana penipuan dan penggelapan menggunakan teknologi informasi yang berdampak luas, seperti investasi bodong dan perdagangan saham ilegal dengan banyak korban.
Ketiga, penegasan bahwa perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, termasuk pidana mati sesuai ketentuan perundang-undangan.
Keempat, pembagian kewenangan yang jelas dalam mekanisme perampasan aset tanpa tuntutan pidana. Pengaturan tersebut meliputi proses penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di pengadilan, putusan, hingga pelaksanaan putusan.
Kelima, jaminan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik dengan tetap memberikan beban pembuktian dan kesempatan yang cukup.
Keenam, optimalisasi pengembalian aset kepada korban tindak pidana secara langsung serta pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat luas.
Ketujuh, pengaturan tugas dan kewenangan badan pengelola aset terkait tindak pidana agar pengelolaan berjalan profesional dan akuntabel, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.
Kedelapan, pengawasan terhadap mekanisme perampasan dan pengelolaan aset oleh badan independen.
Kesembilan, pencegahan penyalahgunaan kekuasaan agar mekanisme perampasan aset tidak dijadikan sarana bagi aparat penegak hukum untuk menyalahgunakan kewenangan.
Kesepuluh, pemanfaatan teknologi dan sistem informasi melalui sistem pengelolaan aset yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
Sumber : Kompas.com
Editor : Tunjung EW