Sukakata.com - Dalam beberapa tahun terakhir ,sentuhan perempuan dalam kepemimpinan arah perekonomian Indonesia dan lembaga penting negara semakin terasa. Destry Damayanti, Puan Maharani hingga Isma Yatun menjadi bukti bahwa perempuan Indonesia bisa memimpin lembaga yang sangat strategis.

Setidaknya ada enam perempuan hebat yang kini menduduki jabatan tertinggi di lembaga strategis Indonesia:
1. Destry Damayanti, Gubernur BI Pertama
Nama Destry Damayanti resmi ditetapkan sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) dalam sidang paripurna DPR hari ini, Selasa (1/9/2026).

Terpilihnya Destry membuka babak baru dalam sejarah bank sentral. Destry akan menjadi perempuan pertama yang memimpin BI sejak lembaga tersebut berdiri pada 1953. Dari 17 gubernur yang pernah memimpin BI, belum satu pun berasal dari kalangan perempuan.
Penunjukan ini menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah kelembagaan ekonomi Indonesia.

Selama beberapa tahun terakhir, posisi strategis di sektor keuangan semakin banyak diisi perempuan dengan rekam jejak teknokratis yang kuat. Kepercayaan kepada Destry tidak lahir dalam waktu singkat. Kariernya mencakup hampir seluruh simpul penting perekonomian Indonesia.

Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang meraih gelar Master of Science dari Cornell University tersebut mengawali karier sebagai peneliti di Harvard Institute for International Development (HIID) dan LPEM UI. Pengalaman akademik itu dilanjutkan sebagai Senior Economic Adviser Kedutaan Besar Inggris di Jakarta.

Memasuki sektor keuangan, Destry dikenal sebagai ekonom yang lama mengikuti dinamika pasar. Ia pernah menjadi Kepala Ekonom Mandiri Sekuritas, kemudian Chief Economist PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pengalaman tersebut membuatnya terbiasa membaca pergerakan pasar keuangan, nilai tukar, hingga arah investasi.

Karier di sektor publik dimulai saat dipercaya menjadi Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Ia kemudian menjadi Staf Khusus Menteri Keuangan sebelum dilantik sebagai Deputi Gubernur Senior BI pada 2019. Selama berada di BI, Destry banyak terlibat dalam penguatan bauran kebijakan moneter dan pendalaman pasar keuangan.

BI meluncurkan instrumen Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI) untuk memperluas pilihan investasi berbasis rupiah sekaligus menarik aliran modal asing. Instrumen tersebut menjadi bagian dari strategi memperkuat stabilitas nilai tukar ketika volatilitas global meningkat.

Di sisi lain, BI mempercepat digitalisasi sistem pembayaran melalui perluasan QRIS, Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030, hingga pengembangan ekonomi dan keuangan digital. Agenda tersebut menjadi salah satu fokus utama selama Destry menjabat Deputi Gubernur Senior.

Rekam jejak yang mencakup riset, pasar keuangan, perbankan, regulator, hingga bank sentral menjadikan transisi kepemimpinan BI berlangsung dengan tingkat kepastian yang relatif tinggi bagi pelaku pasar.

2. Friderica Widyasari Dewi, Ketua DK OJK Perempuan Pertama
Friderica Widyasari Dewi atau Kiki mencatat sejarah sebagai perempuan pertama yang menjadi Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OK).

Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada tersebut meraih gelar MBA dari California State University Fresno dan doktor bidang Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan di Universitas Gadjah Mada. Kariernya berkembang dari pasar modal. Ia pernah menjadi Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia, Direktur PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Direktur Utama KSEI, hingga Direktur Utama BRI Danareksa Sekuritas.

Pada 2022, Friderica masuk OJK sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen. Setelah Mahendra Siregar mengundurkan diri pada 2026, ia dipercaya menjadi pejabat sementara sebelum akhirnya ditetapkan sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK periode 2026-2032.

3. Isma Yatun, Ketua BPK Perempuan Pertama
Isma Yatun menjadi perempuan pertama yang memimpin Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK adalah lembaga tinggi negara yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, termasuk keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta lembaga negara, Bank Indonesia, BUMN, BUMD, dan badan lain yang mengelola keuangan negara.

Lulusan Teknik Kimia Universitas Sriwijaya dan Universitas Indonesia tersebut memulai karier di sektor perbankan sebelum menjadi anggota DPR selama lebih dari satu dekade. Sejak bergabung sebagai Anggota BPK pada 2017, Isma memegang sejumlah posisi pemeriksaan sebelum terpilih sebagai Ketua BPK periode 2022-2027.

Pengalamannya di bidang pengawasan keuangan negara menjadi modal utama dalam memperkuat fungsi audit terhadap pengelolaan APBN.

4. Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BPS Perempuan Kedua
Amalia Adininggar Widyasanti menjadi perempuan kedua yang memimpin Badan Pusat Statistik (BPS) setelah Soedarti, sekaligus Kepala BPS ke-12. Sebelum dilantik secara definitif, ia telah menjalankan tugas sebagai Plt Kepala BPS sejak 2023.

Perempuan yang akrab disapa Winny tersebut merupakan lulusan Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung. Ia kemudian meraih gelar Magister Sains dari ITB, Master of Engineering dari Rensselaer Polytechnic Institute, Amerika Serikat, serta PhD in Economics dari University of Melbourne, Australia.

Kariernya banyak berkembang di Kementerian PPN/Bappenas. Ia pernah menjadi Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerja Sama Ekonomi Internasional, Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Staf Ahli Menteri PPN hingga Deputi Bidang Ekonomi.

Pengalaman panjangnya di bidang ekonomi, perencanaan dan analisis statistik menjadi bekal Winny dalam memimpin lembaga yang menjadi rujukan utama data statistik nasional.

5. Sarah Sadiqa, Ketua LKPP Perempuan Pertama
Sarah Sadiqa merupakan pejabat karier yang dipercaya menjadi Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), menggantikan Hendrar Prihadi. Sebelum menduduki posisi tersebut, Sarah telah lama berkarier di lingkungan LKPP.

Lulusan S1 Hukum Universitas Trisakti dan Master of Science dari Northeastern University, Amerika Serikat, tersebut mulai mengisi berbagai jabatan strategis di LKPP sejak 2011.

Sarah pernah menjadi Direktur Perencanaan Pengadaan RAPBN, Direktur Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional. Direktur Pengembangan Sistem Katalog, hingga Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi.

Sejak 2020, ia menjabat sebagai Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP. Pengalaman panjang di bidang pengadaan dan kebijakan tersebut menjadi modal Sarah untuk memimpin lembaga yang mengatur kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

6. Puan Maharani, Ketua DPR Perempuan Pertama
Puan Maharani merupakan politikus PDI Perjuangan yang lahir di Jakarta pada 6 September 1973. Karier Puan di parlemen dimulai pada 2009. Ia saat itu menjadi anggota Komisi VI DPR RI sekaligus Ketua I Fraksi PDI Perjuangan. Pada periode 2012-2014, Puan dipercaya menjadi Ketua Fraksi PDI Perjuangan dan anggota Komisi I DPR RI.

Puan kemudian masuk ke pemerintahan. Pada 2014-2019, ia menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK). Setelah kembali ke parlemen, Puan mencatat sejarah sebagai perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR RI pada periode 2019-2024.

Di luar parlemen dan pemerintahan, Puan aktif dalam organisasi kepemudaan dan politik. Ia tercatat pernah menjadi pengurus DPP KNPI, Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DPP PDI Perjuangan, serta Ketua Bidang Politik dan Hubungan Antarlembaga DPP PDI Perjuangan.

Puan juga menerima sejumlah penghargaan, di antaranya Democracy Award dari Rakyat Merdeka Online pada 2016 serta penghargaan MURI sebagai menteri termuda dalam Kabinet Jokowi-JK dan perempuan pertama yang menjabat Menko PMK pada 2015.